Beranda > belajar > Belajar tentang BPJS (1)

Belajar tentang BPJS (1)

 

Kali ini saya mendapat tugas untuk mempelajari BPJS.

Apa itu BPJS?

BPJS merupakan kependekan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (saya singkat UU No. 40/2004 tentang SJSN):

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Terus terang saya masih awam tapi saya mencoba mempelajarinya perlahan.

Apa yang dimaksud dengan jaminan sosial?

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2004 tentang SJSN:

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak .

Jika pengertian dari Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2004 tentang SJSN tersebut dirangkai, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak .

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (saya singkat UU No. 40/2004 tentang SJSN) menegaskan:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang.

Lalu undang-undang mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu sendiri nomor berapa?

Saat saya menulis ini, undang-undang mengenai pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial belum “dilahirkan” tetapi sedang dalam proses “akan segera dilahirkan”. Apa maksudnya? Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan salah satu RUU dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2010.

Sebelum mengenal BPJS lebih jauh, saya akan mempelajari UU No. 40/2004 tentang SJSN dahulu. Untuk mendapatkan gambaran ringkas dari UU No. 40/2004 tentang SJSN, saya coba membuat sistematika UU No. 40/2004 tentang SJSN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

 ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

BAB III

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

BAB IV

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

BAB V

 KEPESERTAAN DAN IURAN

BAB VI

PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Jenis Program Jaminan Sosial

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja

Bagian Keempat

Jaminan Hari Tua

Bagian Kelima

Jaminan Pensiun

Bagian Keenam

Jaminan Kematian

BAB VII

PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Belajar mengenal BPJS belum selesai. Bersambung ya …

Bahan Pustaka:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010. Keputusan DPR RI No. 41B/DPR RI/2009-2010.

Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No. 40 Tahun 2004, LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456.

Kategori:belajar
  1. khofiaziadah
    Februari 22, 2010 pukul 8:11 am

    sip…
    sebetulnya knp harus dibuat badan baru?depsos tidak cukupkah???

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: